KPID Harapkan TVRI Bali Jadi Contoh Siaran Pemilu 2024
TVRI Bali sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) wajib menjadi contoh bagi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dalam memerankan fungsinya sebagai media penyiaran khususnya jelang Pemilu 2024, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi proporsional dan berimbang menuju pemirsa cerdas. Caranya adalah dengan menghindari pelanggaran tata cara bersiaran terutama saat kampanye Pemilu nanti. Hal ini akan diatur lebih teknis melalui turunan MoU antara KPU, KPI, Bawaslu dan Dewan Pers. Demikian ditegaskan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali Agus Astapa dalam rapat evaluasi pola siaran TVRI tahun 2023, Kamis, 20 Juli 2023 di Denpasar.
Agus Astapa yang menjadi salah satu narasumber menambahkan, berkaca dari Pilpres sebelumnya, empat lembaga tersebut akan membentuk gugus tugas, guna mengawasi isi siaran, pemberitaan dan iklan kampanye Pemilu 2024. TVRI sebagai LPP diharapkan tidak sampai melanggar dan wajib selektif dengan tetap berpegang pada UU 32/2002 tentang Penyiaran dan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).
Di tengah banyaknya media di era digital saat ini, Ketua KPID Bali menyarankan TVRI untuk terus melakukan inovasi program, melakukan survey pemirsa, dan memanfaatkan media digital guna meraup pemirsa melalui konvergensi ke media sosial. TVRI tak perlu berkecil hati, karena adanya survey sejumlah lembaga menyatakan minat menonton TV menurun. Namun data dari KPI, sesuai data AC Nielsen, pemirsa TV sejak TV digital mencapai 130 juta di Indonesia. Para generasi milenial pun masih suka menyaksikan siaran TV, hanya platformnya berbeda yakni di Youtube atau media sosial lainnya.
Pelaksana Kepsta TVRI Bali I Dewa Ayu Cahyani menyatakan terimakasih atas masukan dan pengetahuan mengenai pola siaran TVRI Bali. Hal ini diharapkan makin meningkatkan kualitas tayangan TVRI sehingga tetap disukai masyarakat. (*)
